politicanews.id – Jakarta diguncang berbagai isu politik menarik Minggu kemarin. Dari rencana renovasi rumah hingga polemik korupsi yang tak kunjung usai. Simak rangkuman peristiwa penting yang wajib Anda ketahui pagi ini.
Kabinet Presiden bergerak cepat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait merumuskan target ambisius. Mereka bertekad merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni hingga tahun 2026. Angka ini melonjak drastis dari target sebelumnya yang hanya 45 ribu unit pada 2025, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah hunian.
Di tengah narasi kebangsaan yang kerap terpecah, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyuarakan pesan penting. Ia menegaskan bahwa etnis Tionghoa adalah salah satu pilar utama pembangunan Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dialog kebangsaan, menyoroti urgensi untuk mengakhiri dikotomi semu antara pribumi dan nonpribumi yang masih sering muncul di masyarakat.
Perlindungan kelompok rentan menjadi sorotan utama. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah dan aparat untuk memperkuat sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya mereka yang paling rentan. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam implementasi regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk Undang-Undang TPKS dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, mulai dari penegakan hukum hingga pemulihan korban.
Dunia jurnalisme kembali bergejolak. Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menyuarakan kekecewaan atas sikap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pernyataannya saat jumpa pers di Kejaksaan Agung dinilai merendahkan profesi wartawan. Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menyatakan penyesalan mendalam atas cara Hotman menjawab pertanyaan media terkait kasus kliennya, eks Jampidsus Febrie Adriansyah, menyerukan pentingnya saling menghormati antarprofesi.
Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan tajam. Menurutnya korupsi tidak akan tuntas hanya dengan mengandalkan hukum dan lembaga penegak hukum semata. Ia menegaskan bahwa pembangunan kesadaran etika dan moral masyarakat adalah kunci utama, mengingat perangkat hukum yang ada, termasuk KPK, belum sepenuhnya mampu membendung praktik rasuah yang terus merajalela.
Tinggalkan komentar