politicanews.id – Hutan Indonesia menyimpan kekayaan alam tak terhingga namun secara ekonomi masih jauh tertinggal. Sebuah fakta mengejutkan diungkapkan oleh pakar kehutanan terkemuka Prof Dodik Ridho Nurochmat dari IPB University. Menurutnya nilai ekonomi riil hutan saat ini sangat minim bahkan kalah telak dibanding perkebunan sawit. Angka fantastis Rp40 juta per hektare per tahun dari sawit kontras dengan hutan yang hanya menghasilkan sekitar Rp4 juta per hektare per tahun. Kesenjangan sepuluh kali lipat ini memicu desakan kuat untuk mengalihfungsikan hutan demi keuntungan yang lebih besar.
Menanggapi kondisi ini Prof Dodik menekankan perlunya revolusi pola pikir dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP kehutanan. Ia mengusulkan pergeseran dari sistem berbasis komoditas menjadi berbasis kawasan atau paket pemanfaatan hutan. Langkah ini diyakini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput sekaligus memangkas beban birokrasi yang selama ini menghambat.
Dari sudut pandang pelaku usaha Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia APHI Purwadi Soeprihanto menyoroti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 atau P.8. Menurut Purwadi regulasi ini membawa angin segar dengan roh Multiusaha Kehutanan MUK yang menggeser fokus dari sekadar kayu. Konsep MUK ini sangat relevan dengan tren global di mana konsumen semakin menuntut produk-produk berkelanjutan dan regeneratif.
MUK sendiri mencakup pemanfaatan kayu hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan yang semuanya harus berlandaskan pertimbangan ekonomi manfaat sosial dan kelestarian lingkungan sesuai prinsip SDGs. Namun Purwadi mengungkapkan tantangan besar di lapangan. Implementasi MUK masih terpecah-pecah dan belum mampu menciptakan nilai ekonomi yang optimal. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat dan pemegang izin masih berskala kecil. Ini diperparah dengan masalah distribusi dan logistik yang rumit akibat produk yang tersebar luas sehingga biaya operasional membengkak dan daya saing di pasar melemah.
Untuk mengatasi kendala ini Purwadi mengusulkan strategi pendekatan lanskap. Konsep ini mendorong integrasi berbagai pihak dalam satu bentang lahan mulai dari pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PBPH kelompok perhutanan sosial hutan desa hingga industri kecil dan vendor. Dengan pendekatan terpadu ini diharapkan tercipta produk-produk yang teragregasi lebih menarik bagi investor dan mudah untuk dihilirisasi. Ini akan menjadi kunci percepatan implementasi multiusaha kehutanan yang berkelanjutan.
Indonesia sendiri memiliki potensi hutan produksi yang luar biasa luasnya mencapai 72 juta hektare atau lebih dari separuh total kawasan hutan nasional. Sebagian besar hutan produksi alam tersebar di Kalimantan sementara hutan tanaman industri banyak ditemukan di Sumatra dan Jawa. Potensi ini menunggu sentuhan inovasi agar dapat memberikan manfaat ekonomi maksimal tanpa mengorbankan kelestariannya.
Tinggalkan komentar