Politica News – Anggota Komisi XIII DPR RI, Iman Sukri, dari Fraksi PKB, menyampaikan desakan keras kepada Komnas HAM dan Polri untuk segera bertindak dalam menuntaskan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Anak Buah Kapal (ABK) perikanan. Desakan ini muncul menyusul laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia terkait kasus yang diduga melibatkan dua kapal perikanan, KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dan Run Zeng 03.
Iman Sukri, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, mengungkapkan keprihatinannya atas indikasi kuat praktik perbudakan modern di laut yang dialami oleh pekerja Indonesia di sektor perikanan. "Negara tidak boleh tinggal diam melihat rakyatnya dieksploitasi di wilayah kerja yang seharusnya dilindungi oleh hukum nasional," tegasnya di Jakarta, (02/11/2025).
Lebih lanjut, Iman menduga bahwa akar permasalahan ini terletak pada proses rekrutmen ABK yang tidak transparan. Akibatnya, para pekerja tidak memiliki informasi yang jelas mengenai kondisi kerja, hak, dan kewajiban mereka sebelum memulai pekerjaan. Kontrak kerja yang tidak adil juga menjadi faktor pemicu, membuat para pekerja terikat pada situasi kerja yang tidak manusiawi dan sulit untuk keluar dari pekerjaan tersebut.
"Belum lagi adanya pemotongan gaji secara sepihak, sehingga para ABK tidak menerima upah yang layak dan akhirnya terjebak dalam siklus utang. Menurut saya, ini sudah mengarah pada praktik perdagangan orang, karena pekerja diperlakukan tidak manusiawi dan kehilangan kebebasannya," ungkap Iman.
Iman menekankan urgensi tindakan cepat dan menyeluruh dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan independen guna menelusuri dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini. Selain itu, ia juga mendesak Polri dan Kejaksaan untuk menuntaskan proses hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk perusahaan perekrut, pemilik kapal, dan operator perikanan yang diduga terlibat dalam rantai eksploitasi ini. Kasus ini menjadi sorotan tajam dan menuntut penanganan serius demi melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini dapat diakses melalui politicanews.id.
Tinggalkan komentar