Politica News – Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan dana sitaan korupsi terkait fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025). Prabowo mengungkapkan potensi besar dana tersebut untuk perbaikan infrastruktur pendidikan dan pembangunan komunitas nelayan.
"Saudara-saudara, dengan Rp13 triliun ini, kita memiliki kemampuan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah," tegas Prabowo saat berada di Kejagung, Jakarta Selatan. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan aset negara yang diperoleh kembali dari tindak pidana korupsi.

Tak hanya sektor pendidikan, Prabowo juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bagi komunitas nelayan. Menurutnya, dana Rp13 triliun tersebut dapat dialokasikan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan. "Rencananya, hingga akhir tahun 2026, kita akan membangun 1.100 desa nelayan, dengan anggaran Rp22 miliar per desa," jelasnya.

Related Post
Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan. Pemanfaatan dana hasil sitaan korupsi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.










Tinggalkan komentar