Politica News – Kabar gembira sekaligus tantangan menghampiri pemerintah desa di Lombok Tengah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengumumkan bahwa pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 telah mencapai 100 persen untuk penghasilan tetap perangkat desa. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp123 miliar untuk 142 desa.
Namun, di balik kabar baik ini, terselip fakta bahwa Dana Desa (DD) yang diterima masing-masing desa mengalami penyusutan signifikan. "Pencairan DD itu baru mencapai 36 persen dari total 142 desa di Lombok Tengah. DD tahun ini berkurang yang sebelumnya Rp1-Rp2 miliar per desa sekarang bisa menjadi Rp300 juta per desa," ujar Pelaksana tugas Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah Lalu Aknal Afandi.
Penyusutan ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat DD merupakan tulang punggung pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola anggaran yang ada. Prioritas harus difokuskan pada program-program yang benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Related Post
Aknal Afandi menambahkan, pencairan DD tahap pertama baru mencapai 51 desa dari 78 desa yang mengajukan. Salah satu syarat utama pencairan adalah penyelesaian tunggakan pajak dan program yang tertunda di tahun sebelumnya. "Syaratnya harus lunas pajak dan program yang tertunda di tahun sebelumnya harus diselesaikan," tegasnya.
Meskipun demikian, Aknal mengapresiasi kesadaran pemerintah desa dalam membayar pajak. Ia optimis, tunggakan pajak yang masih ada, berkisar antara Rp2 juta hingga Rp15 juta, dapat segera diselesaikan oleh masing-masing kepala desa.
Situasi ini menjadi ujian bagi para pemimpin desa di Lombok Tengah. Di satu sisi, mereka harus memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan dengan lancar. Di sisi lain, mereka harus beradaptasi dengan anggaran yang lebih terbatas dan mencari cara-cara inovatif untuk memaksimalkan potensi desa.
Tinggalkan komentar