Politica News – Geger! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya "niat jahat" di balik pembagian kuota haji tambahan yang kontroversial, 50:50 antara haji reguler dan haji khusus. Bukan sekadar kebijakan dadakan, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan adanya "komunikasi gelap" yang menjadi akar permasalahan ini.
"Ini bukan keputusan tiba-tiba," tegas Asep dalam keterangannya Selasa (9/9/2025). "Setelah penelusuran mendalam, kami menemukan indikasi kuat adanya niat jahat. Pembagian 50:50, atau bahkan jika angka lain, misalnya 10.000:10.000, semuanya berawal dari komunikasi terselubung antara pihak-pihak tertentu."
Asep lebih lanjut menjelaskan, komunikasi tersebut melibatkan asosiasi travel penyelenggara haji dan oknum di Kementerian Agama (Kemenag). Keterlibatan oknum Kemenag ini yang kemudian menjadi titik krusial, mengarah pada suatu kesepakatan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. "Mereka, asosiasi dan oknum Kemenag, menetapkan pembagian 50 persen, 50 persen secara sepihak, jauh dari koridor Undang-Undang," ungkapnya dengan nada serius.
Dengan temuan ini, KPK resmi meningkatkan status perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan. Sebelumnya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Langkah tegas KPK ini menunjukkan keseriusan dalam mengungkap praktik kotor yang diduga merugikan jemaah haji dan negara. Publik pun menanti dengan harap-harap cemas pengungkapan seluruh jaringan dan aktor di balik skandal ini. Apakah ini baru puncak gunung es? Kita tunggu kelanjutannya.
Tinggalkan komentar