Politica News – Desakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas aksi demo anarkis yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah akhir Agustus 2025 semakin menggema. Huru-hara yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum tersebut memicu gelombang protes publik, ditandai dengan munculnya beragam tagar dan gerakan di media sosial seperti #resetindonesia, #wargajagawarga, gerakan hijau pink, dan gerakan 17+8.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyatakan keprihatinannya. Ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk TGPF. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyinggung indikasi makar, terorisme, dan campur tangan asing dalam peristiwa tersebut. Namun, Hendardi menekankan perlunya investigasi yang lebih mendalam untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan.
"Pernyataan Presiden soal makar, terorisme, dan keterlibatan asing perlu diklarifikasi. Apakah benar ada aktor-aktor terlatih yang terorganisir di balik kerusuhan ini? Apa tujuan politiknya? Publik juga berspekulasi tentang kontestasi politik kekuasaan dan agenda politik rezim," ujar Hendardi. "Tanpa investigasi yang transparan dan tuntas, kecemasan dan ketidakpastian akan terus membayangi publik, bahkan berpotensi memicu eskalasi konflik lebih lanjut," tambahnya.
Hendardi menegaskan, pembentukan TGPF menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran di balik demo anarkis tersebut. TGPF diharapkan mampu mengungkap dalang kerusuhan, modus operandi, dan tujuan politik di baliknya. Hanya dengan demikian, publik dapat memperoleh kepastian dan rasa keadilan, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Kejelasan ini penting untuk meredakan ketegangan sosial dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tinggalkan komentar