Politica News – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyampaikan apresiasi TNI atas beredarnya 17+8 Tuntutan Rakyat. Freddy menegaskan, TNI menghormati aspirasi masyarakat dan menganggap tuntutan tersebut sebagai masukan berharga, baik jangka pendek maupun panjang. Pernyataan ini disampaikannya kepada awak media Jumat (5/9/2025).
"TNI sangat mengapresiasi tuntutan 17+8, baik yang ditujukan untuk jangka waktu seminggu maupun setahun," ujar Freddy. Ia menekankan komitmen TNI terhadap supremasi sipil dalam kerangka hukum dan demokrasi Indonesia. Segala kebijakan yang diberikan kepada TNI, tegasnya, akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh kehormatan.
Dari informasi yang beredar di media sosial, @malakaproject.id merilis 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 5 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026. Beberapa tuntutan jangka pendek mencakup penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi 28-30 Agustus, serta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
Respons positif TNI ini menunjukkan keseriusan institusi tersebut dalam merespon dinamika sosial politik terkini. Namun, detail implementasi dari apresiasi ini masih perlu ditunggu dan dipantau publik. Apakah apresiasi ini akan berujung pada aksi nyata yang memenuhi tuntutan rakyat? Publik menantikan langkah konkret TNI selanjutnya.
Tinggalkan komentar