Politica News – Janji pemerintah untuk membahas RUU Perampasan Aset dan reformasi politik bukanlah isapan jempol belaka. Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi publik, khususnya terkait RUU yang telah lama dinanti ini. Pernyataan ini disampaikan Yusril menanggapi tuntutan masyarakat yang terhimpun dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.
Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mendorong DPR untuk segera mengagendakan pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia bahkan menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman, untuk memasukkan RUU ini ke dalam Prolegnas 2025-2026. "Saat ini kami sedang menunggu keputusan DPR apakah akan mengambil inisiatif untuk membahasnya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
RUU Perampasan Aset, yang pernah diusulkan pada era Presiden Joko Widodo, kini kembali dihidupkan. Pemerintah siap berkolaborasi dengan DPR, dengan siapapun yang ditunjuk Presiden untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan tersebut.
Tak hanya itu, Yusril juga menyoroti agenda reformasi politik, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Revisi ini menjadi krusial menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas (threshold) dalam sistem pemilu. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk merespon dinamika politik terkini dan memastikan sistem berjalan lebih demokratis dan akuntabel. Publik pun kini menunggu langkah nyata DPR dalam merespon komitmen pemerintah ini. Apakah janji ini akan segera terealisasi atau kembali menjadi wacana? Kita tunggu saja.
Tinggalkan komentar