Politica News – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Sebuah surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ditujukan kepada MPR dan DPR, mengajak lembaga legislatif untuk mempertimbangkan langkah pemakzulan tersebut, menimbulkan gelombang reaksi. Wamensesneg Juri Ardiantoro, menanggapi hal ini dengan sikap yang terkesan santai, bahkan cenderung mengabaikannya.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/6/2025), Juri Ardiantoro mengakui beredarnya informasi tersebut di berbagai platform, termasuk grup WhatsApp dan media online. Namun, ia menyatakan bahwa surat tersebut tidak perlu mendapat respons khusus. "Nggak perlu direspons, nggak ada respons. Udah lama itu surat," tegasnya.
Sikap Wamensesneg yang terkesan menghindari konfrontasi ini menarik perhatian. Ia menyerahkan seluruh tanggung jawab penanganan surat tersebut kepada DPR dan MPR. "Ya diserahkan ke DPR, MPR. Saya nggak tahu bagaimana respons DPR, MPR. Saya nggak tahu. Nanti tanyalah pada DPR, MPR," ujarnya, menunjukkan sikap pasif di tengah isu sensitif ini.
Related Post
Surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu sendiri secara jelas mengusulkan pemakzulan Gibran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Isi surat yang beredar pada Rabu (4/6/2025) menyatakan, "Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."
Ketidakpedulian yang ditunjukkan Wamensesneg membuat isu ini semakin menarik perhatian publik. Bagaimana respon DPR dan MPR terhadap surat tersebut akan menjadi fokus perhatian selanjutnya. Apakah desakan pemakzulan ini akan diabaikan begitu saja, atau akan mendapatkan perhatian serius dari lembaga legislatif? Publik menunggu langkah konkret dari DPR dan MPR untuk memberikan kejelasan terhadap isu ini. Pertanyaan besar kini mengantarkan kita pada dinamika politik ke depan.
Tinggalkan komentar