politicanews.id – Situasi di wilayah sengketa Sahara Barat kini berada di ambang ketidakpastian setelah misi perdamaian PBB resmi ditarik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melayangkan peringatan keras terkait potensi meletusnya konflik militer yang dapat merusak stabilitas kawasan secara luas.
Keputusan ini diambil menyusul berakhirnya mandat MINURSO pada akhir Oktober lalu. Langkah ini dipicu oleh kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam memperpanjang masa tugas pasukan penjaga perdamaian tersebut. Ketegangan ini semakin diperparah oleh adanya veto dari Rusia terhadap rancangan resolusi yang sebelumnya diusulkan oleh Amerika Serikat.
Guterres menekankan bahwa meskipun pasukan penjaga perdamaian telah meninggalkan lokasi, hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri tetap tidak bisa diganggu gugat. PBB kini mendesak seluruh pihak yang bertikai untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memicu bentrokan bersenjata.
Konflik ini melibatkan perselisihan panjang antara Maroko dan Front Polisario yang telah berlangsung sejak Spanyol meninggalkan wilayah tersebut pada 1975. Maroko menginginkan otonomi luas di bawah kedaulatannya, sementara Front Polisario yang didukung Aljazair tetap menuntut referendum kemerdekaan.
Saat ini, proses likuidasi aset dan peralatan milik PBB sedang berjalan. Meski operasi militer PBB telah berhenti, upaya diplomasi melalui utusan khusus Staffan de Mistura diharapkan tetap mampu meredam api konflik yang mulai menyala kembali di Afrika Utara tersebut.
Tinggalkan komentar