politicanews.id – Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kubu Raya kini tengah menjadi sorotan tajam menyusul adanya ketimpangan distribusi layanan. Meski pelaksanaan di beberapa titik berjalan mulus, kenyataan pahit justru terjadi di wilayah pesisir dan kepulauan yang hingga kini belum tersentuh bantuan gizi tersebut.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menegaskan perlunya perombakan total pada sistem pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini dianggap krusial agar jangkauan program prioritas Presiden tersebut tidak hanya menumpuk di pusat kota, tetapi mampu menjangkau anak-anak di wilayah terpencil.
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara kesiapan infrastruktur dengan operasionalisasi. Dari puluhan bangunan dapur yang telah dibangun oleh mitra swasta, jumlah yang sudah terverifikasi dan aktif beroperasi ternyata masih sangat minim. Hal ini memicu kekecewaan warga di daerah tertinggal yang sudah lama menantikan kehadiran program ini.
Related Post
Para mitra dan yayasan pengelola SPPG juga menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat. Pasalnya, banyak pihak yang telah berani menggelontorkan modal pribadi untuk membangun fasilitas dan membeli peralatan demi mendukung negara. Mereka kini tengah menunggu kejelasan regulasi agar investasi yang telah dikeluarkan tidak terbuang sia-sia.
Guna memperjuangkan nasib para mitra, koordinasi antarorganisasi seperti HIPMI diharapkan semakin solid. Dengan kekuatan kolektif, aspirasi para pengelola dapur ini diharapkan mampu menembus pemerintah pusat agar aturan teknis segera diterbitkan dan distribusi makanan bergizi bisa segera merata hingga ke pelosok kepulauan.
Tinggalkan komentar