politicanews.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan peringatan keras bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berencana mengambil hunian subsidi. Agar tidak menyesal di kemudian hari, calon pembeli diminta untuk tidak gegabah dan harus ekstra teliti sebelum menandatangani akad pembelian.
Ara, sapaan akrab sang menteri, menekankan bahwa langkah paling krusial adalah membedah rekam jejak atau track record dari pengembang perumahan tersebut. Masyarakat harus memastikan apakah pengembang memiliki sejarah pembangunan yang baik atau justru sering meninggalkan masalah pada proyek sebelumnya.

Selain urusan kredibilitas pengembang, pengecekan fisik secara langsung menjadi harga mati. Calon pemilik rumah wajib turun ke lapangan untuk memeriksa kualitas bangunan secara detail. Hal ini mencakup kualitas air, kondisi tembok agar tidak retak, kekuatan lantai, hingga ketahanan atap rumah.

Related Post
Tak hanya bangunan utama, aspek lingkungan juga tidak boleh luput dari pengawasan. Calon pembeli disarankan melihat lebar akses jalan, ketersediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan lapangan olahraga, hingga jarak lokasi perumahan terhadap fasilitas vital seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit.
Dalam kesempatan di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Maruarar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi pengembang yang menjual rumah berkualitas rendah. Ia meminta para pengusaha perumahan untuk selalu memberikan standar prima, mulai dari kualitas konstruksi hingga fasilitas sosial dan umum yang memadai.
Lebih jauh, menteri yang akrab disapa Ara ini juga memberikan tekanan kepada pengembang yang menggunakan skema KPR FLPP. Mengingat dana tersebut bersumber dari APBN atau pajak rakyat, para pengembang harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran subsidi perumahan tersebut.










Tinggalkan komentar