Terkuak Cara Pemerintah Cegah Penyalahgunaan LPG

Terkuak Cara Pemerintah Cegah Penyalahgunaan LPG

politicanews.id – Pemerintah kini memperketat pengawasan distribusi LPG di seluruh Indonesia sebuah langkah krusial untuk memastikan tata kelola yang bersih dan mencegah praktik curang. Kebijakan baru ini berfokus pada verifikasi ketat persetujuan penyalur atau agen melalui sistem daring terintegrasi. Setiap kontrak perjanjian kerja sama antara penyalur dan badan usaha niaga migas menjadi dokumen kunci yang wajib diverifikasi akurasinya sebelum izin beroperasi diterbitkan.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengubah klasifikasi risiko kegiatan penyaluran LPG menjadi kategori menengah tinggi sehingga memerlukan evaluasi dan verifikasi teknis mendalam dari kementerian terkait sebelum persetujuan dikeluarkan.

Terkuak Cara Pemerintah Cegah Penyalahgunaan LPG
Gambar Istimewa : cdn.antaranews.com

Christina Meiwati Sinaga Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menegaskan verifikasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum. Selain itu upaya ini juga mencegah potensi penyalahgunaan serta melindungi para pelaku usaha dari masalah hukum di masa mendatang.

COLLABMEDIANET

LPG merupakan sumber energi utama bagi jutaan masyarakat Indonesia dengan konsumsi nasional mencapai 926 juta metrik ton pada 2025. Mayoritas konsumsi ini adalah LPG bersubsidi yang sangat vital bagi rumah tangga. Dari total 6942 penyalur LPG di tanah air 994 persen di antaranya merupakan mitra PT Pertamina Patra Niaga.

Mengingat peran vital tersebut pemerintah harus memastikan seluruh penyalur beroperasi secara legal tertib administrasi dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah proses tanpa mengabaikan pengawasan Ditjen Migas mengintegrasikan aplikasi INLINE KESDM dengan portal OSS RBA. Pelayanan persetujuan ini dapat diakses secara daring tanpa biaya dengan standar waktu pelayanan lima hari kerja.

Hingga 21 September 2026 Ditjen Migas telah menerima 233 permohonan persetujuan penyalur. Sebanyak 82 permohonan telah disetujui 59 dokumen masih dalam proses evaluasi dan 92 permohonan terpaksa ditolak. Penolakan terjadi karena beberapa alasan seperti tidak melampirkan kontrak kontrak tidak lengkap masa berlaku kontrak habis atau ketidaksesuaian pengisian data.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar