politicanews.id – Langkah darurat diambil pemerintah untuk mengatasi dampak bencana di wilayah Sumatera melalui kebijakan baru terkait izin galian C. Menteri Koordinator Bid Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk melimpahkan wewenang perizinan pengerukan material langsung kepada pemerintah kabupaten dan kota di zona terdampak. Kebijakan ini bertujuan agar proses pembersihan sedimen dan normalisasi sungai dapat berjalan jauh lebih cepat tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
Keputusan strategis ini muncul setelah adanya rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Bahlil menegaskan bahwa pemberian izin kepada pemerintah daerah merupakan kunci utama untuk mempercepat pengerukan material yang menyumbat aliran sungai akibat bencana. Dengan adanya kewenangan ini, daerah memiliki kendali penuh untuk segera bertindak membersihkan aliran air yang tersumbat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan dukungan dengan menyarankan agar pemerintah daerah menggandeng pihak swasta dalam proses pengerukan pasir dan batu. Kerja sama dengan pihak ketiga ini dinilai efektif untuk mempercepat pekerjaan, terutama di lokasi yang membutuhkan penanganan intensif. Menariknya, skema ini tidak hanya fokus pada pembersihan, tetapi juga berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah melalui penjualan material yang memiliki nilai ekonomi.
Related Post
Namun, Tito memberikan catatan tegas bahwa prioritas utama tetaplah normalisasi sungai. Pemerintah daerah dilarang keras hanya mengejar keuntungan ekonomi semata. Prinsipnya adalah membersihkan sedimen untuk mencegah bencana susulan, bukan sekadar mengambil material lalu meninggalkan lokasi begitu saja. Sebelumnya, kewenangan ini hanya berada di level provinsi, namun kini akan diperluas hingga ke tingkat kabupaten dan kota guna memastikan penanganan pascabencana di Sumatera berjalan maksimal.
Tinggalkan komentar