politicanews.id – Dunia jaminan produk halal di Indonesia tengah diguncang temuan mengejutkan. Ternyata selama ini keberhasilan sertifikasi halal tidak bisa hanya dipandang dari tumpukan kertas sertifikat yang diterbitkan saja. Ombudsman RI mengungkapkan fakta lapangan yang cukup mencengangkan terkait kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat luas.
Dalam sebuah inspeksi mendadak yang dilakukan di wilayah Jakarta dan Tangerang, ditemukan fakta bahwa hampir separuh produk di ritel modern bermasalah. Dari total 159 sampel yang diperiksa, sebanyak 49,1 persen atau 78 produk ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan jaminan produk halal di tanah air.
Berbagai modus ketidaksesuaian ditemukan oleh tim pengawas. Mulai dari penggunaan logo halal model lama yang sudah tidak berlaku, nomor sertifikat yang ternyata tidak terdaftar dalam sistem resmi BPJPH, hingga penggunaan satu nomor sertifikat yang dipakai secara serampangan untuk berbagai jenis produk dalam satu pabrik. Bahkan, ditemukan pula produk impor yang hanya mengandalkan sertifikat negara asal tanpa melakukan registrasi ulang sesuai aturan di Indonesia.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan saat menyentuh sektor pangan untuk program strategis nasional. Ombudsman menemukan adanya oknum pedagang ayam di pasar tradisional yang tetap menyuplai daging meski sertifikat halalnya sudah kedaluwarsa. Hal ini menjadi sorotan tajam mengingat daging tersebut masuk ke dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis yang menyasar jutaan anak Indonesia.
Maneger Nasution dari Ombudsman RI menegaskan bahwa jaminan halal bukan sekadar urusan administrasi pelaku usaha melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dilindungi negara. Ia menekankan agar aspek kehalalan dalam program pemerintah tidak hanya menjadi formalitas belaka. Pengawasan ketat harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses penyembelihan, distribusi, hingga makanan tersebut sampai ke tangan konsumen.
Sebagai langkah darurat, Ombudsman mendorong BPJPH untuk segera memperkuat penegakan hukum terhadap industri menengah dan besar. Selain itu, sistem verifikasi data harus dibenahi agar tidak ada lagi nomor sertifikat palsu atau kedaluwarsa yang beredar. Koordinasi lintas lembaga juga mendesak dilakukan guna memastikan rantai pasok pangan nasional benar-benar bersih dan terjamin kehalalannya.
Tinggalkan komentar