politicanews.id – Persoalan tumpang tindih lahan di kawasan hutan kini memasuki babak baru. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menegaskan bahwa sinkronisasi data antara BRAN dan Kementerian Kehutanan menjadi harga mati untuk mengakhiri konflik agraria yang selama ini berlarut-larut.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan realitas di lapangan. Dedi menekankan bahwa pengambilan keputusan tidak boleh hanya bersandar pada peta administratif semata karena seringkali kondisi nyata di lokasi sangat berbeda.

Dalam pertemuan strategis bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, BRAN menyoroti urgensi verifikasi faktual. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah deforestasi serta ketidakjelasan status penguasaan tanah yang kerap memicu sengketa antara masyarakat dan negara.

Related Post
Data mengejutkan menunjukkan adanya sekitar 3,4 juta hektare area yang bermasalah di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, terdapat indikasi konflik lahan seluas 2,61 juta hektare yang bersinggungan langsung dengan wilayah hutan. Selain itu, tercatat ada 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan serta 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih memerlukan pendalaman data lebih lanjut.
Melalui penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional, pemerintah berupaya agar setiap objek lahan dan subjek hukum dapat teridentifikasi dengan akurat. Tujuannya jelas yakni memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat yang sah, sekaligus menjaga aset negara agar tidak rusak akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran.








Tinggalkan komentar