Politica News – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memberikan instruksi tegas untuk mempercepat operasi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Perintah ini dikeluarkan menyusul peningkatan signifikan titik panas (hot spot) dan titik api (fire spot) yang terdeteksi pada akhir pekan lalu, 19-20 Juli 2025.
Politica News – Kekhawatiran utama adalah potensi meluasnya dampak kabut asap hingga ke negara tetangga, Malaysia. Merespon situasi genting ini, Menko Polkam bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, serta para pemangku kepentingan terkait.
Politica News – Langkah konkret yang diambil termasuk patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran dan proses pemadaman yang tengah berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 21 Juli 2025, dengan melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.
Politica News – Selain Kepala BNPB, hadir pula Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Koordinasi Haneg dan Kesbang Kemenko Polkam, serta Deputi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla di Riau.
Politica News – Dasar hukum dari tindakan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Inpres ini menunjuk Menko Polkam sebagai koordinator kebijakan penanggulangan karhutla. Selanjutnya, Keputusan Menko Polkam Nomor 29 Tahun 2025 tentang Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan menunjuk Kepala BNPB sebagai penanggung jawab kegiatan penanganan karhutla.
Tinggalkan komentar