politicanews.id – Praktik kotor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah Sumatra Bagian Utara tengah menjadi sorotan tajam. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mengungkapkan bahwa skema persekongkolan tender masih menjadi momok utama yang merusak iklim persaingan usaha yang sehat.
Data terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sepanjang tahun 2026. Dari puluhan laporan yang masuk ke meja pengawas, mayoritas kasus ternyata menggunakan pola yang serupa. Sebanyak 14 dari 21 laporan yang diterima di wilayah tersebut terindikasi kuat melakukan kecurangan melalui pengaturan pemenang proyek.
Modus yang digunakan para pelaku tergolong rapi, yakni dengan mengendalikan berbagai proyek di bawah satu komando atau kendali tunggal. Hal ini membuat persaingan menjadi semu karena proyek-proyek pemerintah seolah sudah dipesan untuk pihak tertentu melalui kesepakatan di bawah tangan.
Related Post
Fenomena dominasi persekongkolan tender ini menjadi sinyal merah bagi transparansi penggunaan anggaran negara di wilayah Sumatra bagian utara. KPPU kini tengah mendalami berbagai laporan tersebut guna memastikan pelaku praktik monopoli ini mendapatkan sanksi tegas agar tidak terus merugikan negara.
Tinggalkan komentar