politicanews.id – Kobaran api yang melahap Tempat Pembuangan Akhir TPA Jatiwaringin Mauk Kabupaten Tangerang masih menjadi sorotan utama. Di tengah upaya pemadaman yang masif misteri di balik penyebab kebakaran dahsyat ini belum bisa diungkap. Kementerian Lingkungan Hidup KLH menegaskan penyelidikan mendalam baru akan dilakukan setelah api benar-benar padam total.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Irjen Pol Rizal Irawan menjelaskan prioritas utama saat ini adalah mengoptimalkan pemadaman dan mencegah meluasnya sebaran asap. Mustahil melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab kebakaran saat api masih berkobar. Penegakan hukum dan pengungkapan penyebab insiden ini akan dimulai setelah seluruh proses pemadaman di TPA Jatiwaringin dinyatakan selesai sepenuhnya.
Rizal juga mengungkap fakta mengejutkan TPA Jatiwaringin pernah menerima sanksi administrasi dari KLH pada tahun 2025 akibat tata kelola yang buruk. Pemerintah daerah sebagai pengelola diinstruksikan untuk menerapkan sistem penimbunan sampah terkendali atau controlled landfill. Namun dari total lahan 33 hektar baru sekitar lima hingga enam hektar yang berhasil diimplementasikan. Ironisnya titik api pemicu kebakaran hebat ini justru berada di luar zona controlled landfill yang telah ditangani.
Related Post
Penanganan api di TPA Jatiwaringin melibatkan operasi gabungan lintas sektor. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menyebutkan penggunaan teknologi canggih seperti drone termal untuk menganalisis sumber dan titik-titik api. Selain itu dua sistem monitoring udara bergerak dikerahkan untuk memantau kualitas udara terutama sulfur dioksida nitrogen dioksida serta partikel PM1.0 dan PM2.5. Kualitas udara sempat mencapai level 1.000 yang sangat membahayakan namun belakangan menunjukkan penurunan drastis.
Dengan karakteristik kebakaran yang mirip lahan gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerjunkan 30 personel tim Manggala Agni dari wilayah Sulawesi dan Jawa Barat. Mereka dilengkapi peralatan bertekanan tinggi khusus untuk menyuntikkan air langsung ke titik api di bawah permukaan tumpukan sampah. Metode ini dianggap lebih efektif mengingat api membakar di lapisan dalam yang tidak bisa dijangkau hanya dengan penyiraman dari atas.
Tak hanya itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG juga menyiapkan skema operasi Teknologi Modifikasi Cuaca TMC. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemadaman di area seluas kurang lebih 15 hektar yang terdampak kebakaran. Status tanggap darurat bencana kebakaran di TPA Jatiwaringin sendiri berlaku hingga 14 Juli 2026.
Ke depan KLH telah menjadwalkan agenda besar berupa evaluasi terhadap 390 TPA di seluruh Indonesia. Evaluasi yang akan dimulai pada awal Agustus 2026 ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan setiap TPA.
Tinggalkan komentar