Politica News – Jawa Timur didapuk menjadi model nasional dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa provinsi ini akan menjadi pilot project untuk menyinergikan data dari berbagai instansi terkait.
Arifah menjelaskan bahwa selama ini data penanganan kasus kekerasan masih tersebar di berbagai lembaga, termasuk Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), kepolisian, Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan KPAI. "Jawa Timur direncanakan menjadi proyek percontohan untuk menyinergikan semua data dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ujarnya di Jakarta, Senin. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pendataan terpadu yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
Apresiasi juga diberikan atas pembentukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di Polda Jawa Timur serta lima Polres di wilayah tersebut. Arifah meyakini bahwa kehadiran Ditres PPA-PPO akan memperkuat kapasitas KemenPPPA dalam menuntaskan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak. "Terbentuknya Direktorat Reserse PPA-PPO akan memperkuat kolaborasi penanganan kasus antara KemenPPPA dan Polda Jawa Timur dan layanan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan korban perdagangan orang di Jawa Timur," tegasnya.
Related Post
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menyambut baik kerjasama ini. Ia menyatakan bahwa pembentukan Ditres PPA-PPO merupakan prioritas strategis untuk merespon dinamika kasus perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi pekerja anak. "Kami memahami bahwa kasus perempuan dan anak sangat kompleks, mulai dari hulu sampai hilir bahkan menyentuh hingga negara tujuan perdagangan orang. Unit baru ini sudah dipersiapkan dengan sumber daya yang kompeten serta sarana-prasarana memadai. Fokus kami adalah penanganan yang cepat, tepat, dan berkeadilan. Kerja sama dengan KemenPPPA akan memastikan pelayanan di lapangan semakin optimal," pungkas Nanang Avianto.
Tinggalkan komentar