Politica News – Presidium Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA) bergerak cepat mengawal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air Pada Bangunan Gedung. Langkah ini diambil sebagai upaya krusial menghentikan eksploitasi air tanah yang kian mengkhawatirkan di Ibukota. Deklarasi yang berlangsung di Posko JATA, Tebet, Jakarta Selatan, pada Kamis lalu, menegaskan komitmen koalisi untuk "Selamatkan Air Tanah Jakarta, Selamatkan Masa Depan Kota".
La Ode Kamaludin, Koordinator Presidium Koalisi JATA, mengungkapkan bahwa pemanfaatan air tanah yang berlebihan telah memicu penurunan muka tanah. Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi meningkatkan risiko banjir musiman, banjir rob, serta merusak infrastruktur vital yang merugikan masyarakat luas. Eksploitasi air tanah yang masif oleh bangunan-bangunan besar seperti apartemen, hotel, ruko, dan kawasan industri menjadi sorotan utama.
Koalisi JATA mendukung penuh Pergub Nomor 5 Tahun 2026 dan siap mengawal implementasinya secara konsisten. Mereka menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Pemerintah juga didesak untuk memastikan transisi menuju penggunaan air perpipaan yang adil dan transparan. Peningkatan kualitas dan perluasan cakupan layanan air perpipaan menjadi prasyarat utama agar kebijakan pembatasan air tanah dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan resistensi.
Related Post
Taufik Rendusara (Tope), Direktur Eksekutif Jakarta Present, menambahkan bahwa persoalan air bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kota dan tanggung jawab antar generasi. Koalisi JATA siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2026.
Ketua Jaringan Pemuda Penggerak (Jamper), Gea Hermansyah, memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan Koalisi JATA. Di antaranya adalah mengorganisir suara masyarakat menjadi kekuatan kolektif, memperkuat kontrol publik atas layanan air, membangun legitimasi kebijakan air melalui partisipasi aktif masyarakat, dan mengawal penghentian eksploitasi air tanah.
Marlo Sitompul dari Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan menyoroti fakta penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang semakin nyata di Jakarta. Ia mencontohkan kawasan Penjaringan yang sebagian wilayah perkampungannya sudah terendam air laut. Penurunan muka tanah yang terus terjadi dari tahun ke tahun harus diatasi agar tidak menjadi bencana di masa depan.
Presidium JATA terdiri dari Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Santri Bakti Nusantara, Jaringan Pemuda Penggerak (Jamper), Komunitas Penggiat Lingkungan Hidup untuk Perubahan, Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, BAPEGESIS, dan Koalisi Jakarta Present. Dengan kekuatan kolektif ini, Koalisi JATA bertekad menyelamatkan air tanah Jakarta demi masa depan kota yang lebih baik.
Tinggalkan komentar