Investasi Padat Karya: Ancaman Bagi Teknologi?

Politica News – Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pemerintah untuk tidak terpaku pada insentif fiskal berbasis padat karya. Menurutnya, fokus berlebihan pada sektor padat karya dapat menghambat investasi teknologi tinggi yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Yusuf menanggapi kebijakan pemerintah yang bergeser dari insentif berbasis nilai investasi besar ke penyerapan tenaga kerja. Ia mengakui langkah ini relevan di tengah isu jobless growth dan peningkatan angkatan kerja. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus disertai strategi peningkatan produktivitas. "Jika hanya fokus pada padat karya tanpa peningkatan produktivitas, ekonomi berisiko stagnan di level rendah," tegasnya.

Selama ini, kebijakan investasi dinilai terlalu menekankan pada proyek bernilai besar, namun kurang efektif dalam menciptakan lapangan kerja. Proyek padat modal seringkali membutuhkan investasi besar untuk menciptakan sedikit lapangan kerja, berbeda dengan sektor berbasis agro yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan investasi lebih kecil.

Yusuf juga menyoroti tekanan global yang dihadapi sektor padat karya. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan harus lebih selektif dan tidak hanya berorientasi pada jumlah tenaga kerja. Ia menekankan pentingnya insentif yang meringankan biaya dan risiko usaha, seperti subsidi bunga, keringanan beban tenaga kerja, dan dukungan daya beli.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa insentif non-fiskal, seperti percepatan perizinan, kepastian lahan, dan infrastruktur, seringkali lebih menentukan bagi investor. Insentif untuk transformasi, termasuk pelatihan tenaga kerja, adopsi teknologi, dan peningkatan produktivitas, juga menjadi kunci. "Tanpa itu, insentif hanya menjadi solusi jangka pendek," ujarnya.

Yusuf mengingatkan sejumlah risiko dari kebijakan ini, termasuk potensi melambatnya investasi padat modal, moral hazard perusahaan yang hanya mengejar jumlah tenaga kerja, dan beban fiskal jika insentif tidak dievaluasi secara ketat. Artikel ini disadur dari Antara News dan ditulis ulang oleh tim Politica News – untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam dan relevan bagi pembaca.