Politica News – Jakarta – Negara-negara di Asia perlu memiliki kebijakan yang stabil dan kredibel untuk menarik investasi di sektor mineral kritis. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Critical Minerals Security Program Center for Strategic and International Studies (CSIS), Gracelin Baskaran, dalam sebuah diskusi virtual, Senin (17/06/2024).
Baskaran menekankan pentingnya peran lembaga keuangan pembangunan multilateral seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam membantu pemerintah menyiapkan kerangka fiskal, regulasi perizinan tambang, serta mekanisme pengelolaan dampak lingkungan. "Tantangan yang muncul dalam kerangka fiskal maupun sosial sangat lazim. Bagaimana mengelola dampak eksternal lingkungan dari kegiatan pertambangan? Bagaimana merancang kebijakan perizinan yang kondusif? Bagaimana memastikan kebijakan fiskal memiliki klausul windfall yang terintegrasi? Hal-hal tersebut menjadi sinyal yang sangat kuat bagi sektor swasta untuk menanamkan investasi," ujarnya.
Kebijakan yang berjangka panjang dan konsisten, menurut Baskaran, akan memperkuat posisi tawar negara dalam bernegosiasi dengan investor. Negara harus memiliki kebijakan yang menjamin stabilitas dan durabilitas, sehingga tidak terjebak dalam "race to the bottom" saat bersaing menarik investasi. Race to the bottom terjadi ketika negara-negara bersaing menarik investor tambang mineral kritis dengan cara melemahkan berbagai aturan, termasuk aturan fiskal, izin, atau lingkungan.
Related Post
Senior Advisor and Officer-in-Change, Regional Cooperation and Integration and Trade Division ADB, Edimon Ginting, menambahkan bahwa transisi energi bersih saat ini semakin bergantung pada fondasi yang kompleks dan rapuh. "Fondasi ini dibentuk bukan hanya oleh geologi, tetapi juga kebijakan luar negeri, dinamika rantai pasok, pembiayaan, keterbatasan tenaga kerja terampil, dan keputusan strategis dari segelintir negara," jelas Ginting.
Ginting menyoroti bahwa produksi mineral kritis masih didominasi oleh segelintir negara, dengan proses pengolahan yang lebih terkonsentrasi lagi. "Satu perubahan kebijakan di satu negara bisa berdampak global. Asia Pasifik, sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, juga menjadi rumah bagi sejumlah mineral kritis. Ini menghadirkan peluang besar sekaligus risiko mendalam," katanya.
Untuk membangun rantai nilai mineral kritis yang tangguh, terdiversifikasi, dan bertanggung jawab, Ginting menekankan perlunya strategi yang menggabungkan geologi dan tata kelola yang baik, memperkuat kerja sama regional, menarik investasi berkualitas, menyiapkan tenaga kerja terampil, serta menempatkan keberlanjutan sebagai pusat kebijakan. Dengan demikian, stabilitas kebijakan menjadi kunci utama untuk menarik investasi dan memastikan pemanfaatan mineral kritis yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.
Tinggalkan komentar