Politica News – Program hilirisasi nasional yang digadang-gadang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam berjalan di tempat. Pakar Hukum, Prof. Henry Indraguna, menyoroti peran strategis DPR dalam mengawal program ini melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun, regulasi yang lemah dan minimnya pembatasan ekspor bahan baku menjadi batu sandungan utama.
Kondisi ini, menurut Prof. Henry, justru merugikan industri hilir dalam negeri yang kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku. Sementara itu, keuntungan dari ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah dinikmati oleh pihak asing. "DPR perlu mengambil langkah nyata dalam mendorong pembentukan regulasi yang melindungi ketersediaan bahan baku dalam negeri dan mengawal pelaksanaan program hilirisasi secara konstitusional dan sistematis," tegas Guru Besar Unissula Semarang tersebut, Sabtu (9/8/2025).
Sebagai Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Henry menyarankan DPR untuk segera merumuskan larangan ekspor bahan baku dengan struktur formal yang kuat, disertai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang jelas. Langkah ini krusial untuk memastikan program hilirisasi berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. politicanews.id
Tinggalkan komentar