politicanews.id – Guncangan hebat tengah menghantam posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di parlemen. Ruang paripurna DPR kini menjadi panggung krusial yang akan menentukan nasib legitimasi politiknya. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah bergerak serentak mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan syarat pendidikan sang Wakil Presiden.
Situasi ini menjadi sangat pelik karena mayoritas penandatangan usulan tersebut justru berasal dari barisan partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Fenomena ini menandakan bahwa dukungan politik terhadap Gibran di Senayan tengah mengalami penyusutan yang sangat drastis. Tidak ada lagi sekat antara partai pengusung dan oposisi karena isu ini telah menjadi konsensus bersama di parlemen.
Badai ini bermula dari rentetan putusan hukum yang tidak menguntungkan. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 secara tegas menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan harus dicabut. Meskipun Mahkamah Konstitusi sebelumnya tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wapres, namun putusan MA ini menjadi dasar kuat bagi DPR untuk menguji kembali pemenuhan syarat jabatan yang bersangkutan.
Kini publik menanti bagaimana mekanisme paripurna akan berjalan. Persoalan ini bukan sekadar tentang nasib satu pejabat, melainkan ujian besar bagi integritas sistem verifikasi pencalonan di masa depan. Muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana dokumen yang dinyatakan tidak sah tersebut bisa lolos dalam proses verifikasi pemilu sebelumnya. Jika tidak ada penjelasan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu bisa berada di titik nadir.
Tinggalkan komentar