Politica News – Anggota Komisi VII DPR, Bane Raja Manalu, melontarkan usulan mengejutkan terkait pengelolaan Geopark Kaldera Toba. Apresiasi tinggi ia sampaikan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) atas respon cepat terkait ancaman pencabutan status green card UNESCO. Namun, langkah lebih jauh diperlukan, menurutnya. Bane menilai Kemenpar lebih sigap menangani isu tersebut dibanding kementerian sebelumnya. "Apresiasi setinggi-tingginya untuk kerja cepat Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardana, yang langsung bergerak begitu isu ini muncul," ujar Bane, Kamis (10/7/2025).
Pernyataan Bane ini muncul setelah Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Pariwisata pada Rabu (9/10/2025). Dalam rapat tersebut, Menteri Wardana memastikan langkah-langkah yang diambil Kemenpar untuk memenuhi rekomendasi UNESCO dan mengembalikan status green card Geopark Kaldera Toba. Namun, Bane menganggap suatu hal yang krusial untuk mempertimbangkan pemindahan pengelolaan Geopark Toba dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Kemenpar.
Usulan ini menarik perhatian, mengingat peran vital pariwisata dalam keberlangsungan Geopark Toba. Bane menyarankan agar pemindahan pengelolaan ini dikaji secara mendalam. Menurutnya, penanganan yang terintegrasi di bawah naungan Kemenpar akan lebih efektif dalam memelihara dan mengembangkan Geopark Kaldera Toba, sekaligus menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Langkah ini, diharapkan dapat mencegah terulangnya ancaman pencabutan status green card di masa depan. Apakah usulan ini akan diterima? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Tinggalkan komentar