politicanews.id – Aliran dana segar dari pemerintah pusat kini tengah menyasar sektor krusial di Pulau Dewata. Kementerian Keuangan melaporkan telah menyalurkan dana transfer ke daerah sebesar Rp8,48 triliun hingga triwulan ketiga tahun 2026. Angka ini merupakan bagian dari total pagu Rp10 triliun yang diproyeksikan untuk memperkuat fondasi layanan publik di Bali.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Bali, Arinto Setyo Mulyawan, mengungkapkan bahwa realisasi dana tersebut telah menyentuh angka 84,36 persen. Meski demikian, terdapat catatan menarik di mana angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Fokus utama penggunaan dana raksasa ini menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sektor pendidikan, dana tersebut dialokasikan untuk menjamin kesejahteraan lebih dari 32.000 guru melalui tunjangan profesi. Tak hanya itu, bantuan operasional sekolah juga mengalir untuk mendukung kebutuhan belajar mengajar di 3.026 sekolah yang menaungi sekitar 745.216 siswa.
Sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian serius dengan adanya bantuan operasional di 120 puskesmas serta penguatan infrastruktur pada dua rumah sakit umum daerah di wilayah Jembrana dan Karangasem. Selain layanan dasar, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas, termasuk proyek di wilayah Klungkung dan Bangli.
Namun, di balik kucuran dana tersebut, terdapat dinamika pada beberapa komponen anggaran. Meskipun dana alokasi khusus non fisik menunjukkan pertumbuhan positif, beberapa komponen lain seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, hingga dana desa justru mengalami penurunan atau kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan fiskal daerah di Bali ke depannya.
Tinggalkan komentar