Politica News – Pengibaran bendera One Piece di berbagai daerah menuai perhatian. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, melihat fenomena ini sebagai bentuk ekspresi keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan.
"Ini adalah protes yang dikemas dengan cara jenaka dan dekat dengan masyarakat. Kebijakan seperti pajak amplop hajatan atau wacana WA berbayar membuat masyarakat bertanya-tanya," ungkap Hendri, Minggu (3/8/2025).
Hendri menambahkan, fenomena ini seharusnya menjadi tamparan bagi Menteri Kebudayaan. Alih-alih menggunakan budaya Indonesia sebagai medium protes, justru budaya pop Jepang yang dipilih. Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian terhadap budaya lokal, sehingga One Piece menjadi alat ekspresi yang lebih relevan bagi sebagian masyarakat.
Related Post
"Menteri Kebudayaan seharusnya bertanya, mengapa budaya Jepang bisa begitu populer di Indonesia hingga menjadi tren? Apa yang terjadi dengan budaya kita?" tanyanya retoris.
Menurut Hendri, penggunaan simbol asing seperti One Piece dianggap lebih aman daripada simbol lokal. Simbol lokal seringkali disalahartikan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.
"Jika menggunakan komik Indonesia, mereka mungkin takut diapa-apakan, terkena UU ITE atau lainnya. Jadi, mereka memilih cerita dari Jepang yang dianggap lebih netral," pungkasnya.
Tinggalkan komentar