Politica News – Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina 2025 yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dari seluruh kawasan, termasuk perwakilan pemerintah, parlemen, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, gerakan pemuda, dan gerakan solidaritas, telah menghasilkan Deklarasi Asia Pasifik untuk Palestina. Pertemuan penting ini berlangsung di Jakarta pada 7-8 November 2025.
Deklarasi ini menekankan penguatan gerakan Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP) di Asia Pasifik, dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat gerakan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Prof Sudarnoto menyoroti tragedi kemanusiaan yang terus menimpa rakyat Palestina, khususnya di Gaza, di mana puluhan ribu warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban genosida dan kekejaman massal. Jutaan lainnya terpaksa mengungsi dalam kondisi yang memprihatinkan akibat kelaparan, blokade, dan penghancuran infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah.
Deklarasi ini juga merujuk pada Piagam PBB (1945), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Konvensi Jenewa (1949), dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), yang menegaskan perlindungan warga sipil dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
Para peserta konferensi menyadari ketidakadilan historis yang dialami rakyat Palestina akibat pendudukan, pengusiran, dan penolakan sistematis terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pangan dan obat-obatan. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas gelombang solidaritas global, termasuk di Asia-Pasifik, yang telah memobilisasi jutaan orang untuk menuntut keadilan, akuntabilitas, dan kemerdekaan Palestina.
Tinggalkan komentar