Politica News – Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Adriyanto, menyerukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih berkualitas dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Seruan ini disampaikan di Makassar, Sulawesi Selatan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.
Adriyanto menekankan bahwa APBD harus lebih dari sekadar dokumen administratif. "APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya saat kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar, Sulsel, pada 22-28 Februari 2026.
Sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Adriyanto menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk Kesepakatan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Related Post
Sinkronisasi ini, menurutnya, akan menjadi jembatan strategis agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menekankan perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal. Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer ke daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.
"Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengarahkan komposisi belanja pada sektor-sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi belanja birokrasi. Percepatan realisasi belanja, khususnya belanja modal, juga menjadi perhatian. Serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah. Artikel ini disadur dari Antara dan ditulis ulang oleh tim Politica News – politicanews.id untuk memberikan informasi yang lebih mendalam dan relevan bagi pembaca.
Tinggalkan komentar