politicanews.id – Pemerintah Aceh tengah menjajaki langkah berani dengan menyiapkan anggaran fantastis senilai Rp5 miliar. Dana ini dialokasikan khusus untuk mempercepat survei geologi, sebuah tahapan krusial dalam penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat WPR di seluruh penjuru Serambi Mekkah. Inisiatif ini digulirkan demi memberikan kepastian hukum dan stimulus ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Pelaksana Harian Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh Irwansyah mengungkapkan rencana strategis ini saat berdiskusi publik di Meulaboh Aceh Barat. Menurutnya, percepatan WPR merupakan prioritas utama yang akan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Proses pengusulan WPR sejatinya telah berjalan dari tingkat kabupaten kota, berlanjut dengan rekomendasi bupati, hingga diteruskan oleh Dinas ESDM bersama Gubernur Aceh ke pemerintah pusat.

Namun perjalanan ini tak luput dari hambatan. Tahap pembuktian sumber daya cadangan dan penyelidikan geologi yang menjadi otoritas pemerintah pusat kerap menjadi sandungan. Ketiadaan penjelasan eksplisit dalam Qanun Aceh mengenai kewenangan pembuktian cadangan ini membuat Pemerintah Aceh harus menunggu hasil survei dari pusat. "Ketersediaan data geologi dan perhitungan cadangan menjadi kendala utama saat ini," terang Irwansyah.

Related Post
Menyikapi situasi tersebut Pemerintah Aceh tak tinggal diam. Koordinasi intensif sedang berlangsung dengan Biro Hukum untuk mengkaji peluang penganggaran mandiri penyelidikan geologi melalui APBA. Langkah progresif ini diharapkan menjadi solusi konkret agar proses penetapan WPR tidak lagi tertahan menunggu kepastian anggaran dan pelaksanaan teknis dari pemerintah pusat.
Secara hitungan ekonomis, investasi ini sangat visibel. Sebagai gambaran awal, analisis untuk wilayah Aceh Barat dengan usulan WPR di bawah 500 hektare menunjukkan kebutuhan eksplorasi awal tidak akan mencapai Rp5 miliar. Irwansyah menegaskan bahwa pengeluaran ini memiliki tingkat pengembalian internal atau IRR yang sangat positif bagi daerah.
Dengan asumsi potensi verifikasi lahan sekitar 400 hektare dan kontribusi royalti atau pajak daerah PAD sebesar 4 persen, penerimaan daerah diproyeksikan mampu melampaui nilai investasi Rp5 miliar hanya dalam kurun waktu satu tahun. "Secara kelayakan ekonomi ini sangat menguntungkan. Anggaran tidak besar namun nilai pengembaliannya jelas dan cepat," pungkasnya.
Pemerintah Aceh berkomitmen penuh menjadikan percepatan WPR sebagai salah satu misi utama daerah. Koordinasi lintas sektor dengan biro hukum serta kementerian terkait akan terus diintensifkan demi memastikan skema penganggaran mandiri ini tidak menyalahi aturan dan dapat segera direalisasikan.










Tinggalkan komentar