politicanews.id – Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang berpotensi ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memicu sorotan tajam. Para ekonom mulai memetakan pos-pos belanja pemerintah yang paling realistis untuk disesuaikan. Salah satu opsi utama adalah menyasar alokasi anggaran yang bersifat fleksibel dan berdampak minimal terhadap pelayanan publik esensial.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menegaskan, jika tekanan dari proyek Whoosh memerlukan ruang fiskal tambahan, prioritas penyesuaian harus jatuh pada belanja yang paling lentur dan memiliki daya ungkit rendah. Menurutnya, ini adalah langkah paling rasional sebelum menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial.
Sasaran utama pengetatan anggaran adalah belanja barang dan administrasi. Kategori ini mencakup perjalanan dinas, rapat di luar kantor, honorarium, serta berbagai kegiatan operasional yang masih bisa dioptimalkan efisiensinya. Josua menambahkan, pos-pos ini bahkan telah menjadi target efisiensi dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027, sebagaimana dijelaskan dalam Nota Keuangan pemerintah.
Selain itu, Program Pengelolaan Belanja Lainnya juga menawarkan potensi besar untuk penyesuaian. Dengan alokasi mencapai Rp616,8 triliun dalam RAPBN 2027, pos ini mencakup dana antisipasi risiko fiskal, kewajiban pemerintah, keadaan darurat, hingga kompensasi energi. Bahkan, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, yang dianggarkan sekitar Rp240 triliun pada 2027, disebut masih bisa ditekan melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
Josua juga melihat adanya ruang untuk meninjau anggaran subsidi. Namun, penyesuaian ini harus dilakukan melalui penajaman target penerima, bukan pemangkasan total. RAPBN 2027 mengalokasikan Rp387,9 triliun untuk subsidi, termasuk Rp272,9 triliun untuk energi. Perbaikan sasaran penerima dapat menghasilkan ruang fiskal yang signifikan tanpa mengurangi perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.
Sebaliknya, beberapa pos anggaran dinilai sulit untuk digeser. Anggaran pendidikan, misalnya, tidak dapat diutak-atik karena konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dari APBN. Pembayaran bunga utang juga merupakan komitmen yang tak bisa ditawar, dengan RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp650,3 triliun untuk pos ini.
Oleh karena itu, jika tekanan fiskal semakin membesar, langkah yang lebih masuk akal adalah menangguhkan inisiatif baru yang belum mendesak atau berdaya ungkit rendah, mengencangkan ikat pinggang operasional, serta memperbaiki ketepatan subsidi. Ini dianggap lebih bijaksana daripada mengorbankan sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, atau infrastruktur dasar.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa restrukturisasi utang proyek Whoosh menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun. Proses peralihan tanggung jawab pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Danantara ke Kementerian Keuangan direncanakan pada 15 September 2026.
Tinggalkan komentar