politicanews.id – Ribuan dapur gizi di wilayah terpencil siap beroperasi penuh. Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan sekitar 2.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T telah rampung dibangun dan akan mulai diaktifkan secara bertahap, direncanakan pada September 2026.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, kawasan tertinggal terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus utama dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prioritas ini diberikan setelah berbagai pembenahan pada SPPG yang sudah berjalan saat ini. "Berdasarkan data kami, ada sekitar 2.700 dapur di 3T yang sudah siap, artinya infrastruktur fisiknya sudah selesai," ungkap Sudaryono usai rapat koordinasi di Jakarta.
Proses aktivasi SPPG di wilayah 3T dijadwalkan dimulai pada September 2026. Pelaksanaannya akan dilakukan secara progresif, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah. "Wilayah yang paling membutuhkan adalah 3T, jadi kami akan mengutamakan aktivasi di sana mulai September ini, insya Allah," tambahnya. Daerah-daerah yang menjadi prioritas meliputi Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Namun, Sudaryono menegaskan bahwa selesainya pembangunan dapur tidak serta-merta berarti langsung beroperasi. BGN akan memastikan kesiapan manajemen operasional dan validitas data penerima manfaat. Sebelum SPPG difungsikan, BGN akan memverifikasi data penerima berdasarkan nama dan alamat yang jelas, kejelasan insentif, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta persyaratan lain yang diperlukan.
"Pembukaan dapur bukan sekadar ‘oke, masak saja’. Kami harus memastikan penerima manfaatnya jelas, insentifnya transparan, dan SOP dilaksanakan dengan benar," tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran program, BGN juga sedang menyusun peraturan badan yang akan mengatur pelaksanaan MBG di wilayah 3T, termasuk ketentuan mengenai sistem pengelolaan dan sanksi. Sudaryono menekankan pentingnya penguatan dasar hukum agar setiap SPPG dapat beroperasi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. "Kami ingin memastikan bahwa tata kelolanya dibereskan terlebih dahulu sebelum dibuka," ujarnya.
Dalam proses aktivasi, BGN akan mengutamakan dapur yang pembangunannya telah rampung dan memenuhi semua tahapan serta persyaratan, termasuk penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Sudaryono juga meminta mitra yang baru mendapatkan lokasi SPPG namun belum menyelesaikan pembangunan untuk menunda pekerjaan hingga proses pemetaan dan penetapan prioritas selesai.
Selain wilayah 3T, BGN akan memetakan daerah lain yang masih memiliki sekolah dan sasaran program yang belum mendapatkan layanan MBG. BGN telah menerima berbagai permintaan layanan dari kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Oleh karena itu, BGN juga akan mengaktifkan SPPG secara bertahap di wilayah non-3T yang dinilai masih membutuhkan layanan MBG setelah melalui pemetaan dan pemenuhan persyaratan yang ketat.
Tinggalkan komentar