politicanews.id – PT Kereta Api Indonesia Persero KAI secara tegas menjamin keamanan dan kerahasiaan data digital seluruh pelanggannya. Komitmen ini diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang meliputi penguatan sistem penerapan standar keamanan informasi global serta tata kelola perlindungan data yang berkelanjutan dan terus dievaluasi.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa KAI terus memperkokoh benteng pertahanan data pelanggan seiring dengan semakin masifnya penggunaan layanan perjalanan berbasis digital. Penguatan ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan perlindungan data yang ketat pengamanan infrastruktur sistem pengendalian akses yang berlapis hingga mekanisme penanganan insiden siber yang sigap. KAI juga berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan kepada pelanggan mengenai pemanfaatan data mereka.
Transformasi digital telah menyederhanakan berbagai tahapan perjalanan kereta api mulai dari pencarian jadwal pembelian tiket pembayaran pengelolaan perjalanan hingga proses boarding. Namun kemudahan ini harus diimbangi dengan pengelolaan data yang bertanggung jawab. Kepercayaan pelanggan adalah prioritas utama KAI yang dijaga melalui sistem tata kelola kompetensi sumber daya manusia serta mekanisme perlindungan data yang senantiasa diperbarui.
Related Post
Transparansi mengenai pengelolaan data pelanggan juga tercantum jelas dalam dokumen Kebijakan Privasi yang terintegrasi dalam aplikasi Access by KAI. Informasi ini membantu pelanggan memahami jenis data yang dikelola tujuan penggunaannya masa penyimpanan serta prosedur pengajuan penghapusan data. Langkah ini selaras dengan semangat kedaulatan bangsa yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks ekonomi dan pelayanan digital kedaulatan juga berarti kemampuan suatu bangsa mengelola teknologi dan menjaga informasi masyarakat secara bertanggung jawab.
Sebagai bukti nyata KAI mencatat bahwa sepanjang periode Januari hingga Juni 2026 sebanyak 5.555.034 pelanggan kereta api jarak jauh telah memanfaatkan fasilitas Face Recognition Boarding Gate. Teknologi ini mempercepat proses boarding karena identitas pelanggan dapat diverifikasi hanya melalui data wajah yang telah terhubung dengan tiket perjalanan. Pelanggan yang sudah terdaftar tidak perlu lagi menunjukkan boarding pass e-boarding pass maupun KTP kepada petugas saat melewati gerbang pengenalan wajah ini.
Penggunaan Face Recognition bersifat opsional. Pelanggan yang memilih layanan ini wajib memberikan persetujuan eksplisit saat melakukan registrasi melalui aplikasi Access by KAI mesin Check-in Counter di stasiun atau melalui petugas Customer Service. Anne Purba menegaskan persetujuan pelanggan merupakan elemen krusial dalam layanan Face Recognition. Pelanggan tetap dapat menggunakan mekanisme boarding lain yang tersedia jika tidak mendaftarkan data wajahnya.
Perluasan layanan digital KAI juga terlihat dari performa aplikasi Access by KAI. Hingga 30 Juni 2026 aplikasi ini telah memiliki 30.449.049 pengguna terdaftar dengan 9.058.935 pengguna aktif dan total unduhan kumulatif mencapai 41.011.320 kali. Pada paruh pertama tahun 2026 Access by KAI berhasil melayani 17.009.374 transaksi tiket KA Utama dan KA Lokal jumlah ini setara dengan 7634 persen dari keseluruhan transaksi melalui kanal penjualan kedua layanan tersebut. Dari sisi volume pelanggan sebanyak 24.544.468 pelanggan KA Utama dan KA Lokal memperoleh tiket melalui Access by KAI pada periode Januari-Juni 2026 mencakup 7368 persen dari volume pelanggan melalui seluruh kanal penjualan.
KAI menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berstandar internasional ISO 27001. Standar ini menjadi pedoman utama dalam mengelola risiko keamanan informasi mengatur akses terhadap data serta menjaga kerahasiaan keutuhan dan ketersediaan informasi. Penguatan tata kelola juga diwujudkan melalui pembentukan tim khusus Computer Security Incident Response Team CSIRT. Tim ini bertanggung jawab menangani mengoordinasikan dan merespons setiap insiden keamanan siber yang terdeteksi.
Selain itu KAI juga menunjuk Pejabat Perlindungan Data Data Protection Officer DPO yang bertugas mengawal implementasi kebijakan dan kepatuhan perusahaan dalam perlindungan data. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2025 tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi KAI telah mencapai sekitar level 38.
Sebagai langkah proaktif KAI secara rutin melakukan audit kerentanan dan pengujian keamanan sistem. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan potensi celah pada aplikasi dan infrastruktur digital agar dapat ditangani sebelum mengganggu pelayanan atau menimbulkan risiko terhadap informasi pelanggan. Pengelolaan data pelanggan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi UU PDP serta kebijakan internal perusahaan. Edukasi berkelanjutan bagi seluruh karyawan mengenai keamanan informasi pengelolaan akses dan tanggung jawab dalam memproses data juga terus digalakkan.
Anne Purba menutup dengan menegaskan bagi KAI menjaga perjalanan pelanggan juga berarti menjaga informasi berharga yang telah dipercayakan kepada perusahaan.
Tinggalkan komentar