Politica News – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan penonaktifan 8.261.801 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam periode Mei-Juni 2025. Langkah ini diambil karena pemerintah menilai mereka sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi ekonomi terkini.
Politica News – Gus Ipul menjelaskan bahwa mereka yang dicoret dari daftar penerima PBI JKN akan digantikan oleh masyarakat yang berada di Desil 1, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem dan miskin. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Politica News – Mensos menekankan pentingnya data tunggal yang akurat dan terintegrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, selama ini banyak bantuan yang tidak tepat sasaran karena data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memproses dan menentukan data penerima bantuan.
Politica News – Dengan terbitnya Inpres tersebut, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mendukung pemutakhiran data yang dilakukan oleh BPS. Gus Ipul mengakui bahwa data yang ada saat ini belum sempurna, namun ia menekankan bahwa pemerintah telah sepakat untuk memulai proses perbaikan bersama.
Politica News – Penonaktifan lebih dari 8 juta data penerima PBI merupakan konsekuensi dari penerapan Inpres 4/2025. Meskipun jumlahnya signifikan, Gus Ipul menegaskan bahwa kuota PBI tidak dikurangi. Kuota yang ada akan dialihkan kepada penerima manfaat yang dinilai lebih berhak. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan data agar bantuan sosial dapat disalurkan secara efektif dan efisien kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Tinggalkan komentar