Politica News – Fenomena meresahkan tengah melanda sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, membongkar praktik pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan, yang ia sebut sebagai "wartawan bodrek". Mereka memanfaatkan profesi jurnalistik untuk mengeruk keuntungan pribadi, dengan modus operandi yang cukup licik.
Komaruddin mengungkapkan, maraknya wartawan bodrek ini tak lepas dari tingginya angka pengangguran. Kemudahan akses informasi dan media sosial dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk menciptakan identitas palsu sebagai wartawan. "Mereka dengan mudah mencetak kartu nama, mengaku wartawan online, lalu bertindak seenaknya tanpa terdaftar resmi di Dewan Pers," tegas Komaruddin dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Pemda dengan kinerja kurang optimal menjadi sasaran empuk para wartawan bodrek. Dengan dalih kebebasan pers, mereka memotret proyek-proyek yang dinilai bermasalah, lalu mendekati Pemda dengan tuntutan uang. "Mereka memanfaatkan celah ini, dan Pemda seringkali langsung mengeluarkan uang," ujar Komaruddin dengan nada prihatin.
Situasi ini tentu mengkhawatirkan. Bukan hanya merugikan keuangan negara, namun juga merusak citra profesi jurnalistik itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal ini, Dewan Pers telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian. Upaya edukasi dan literasi juga gencar dilakukan di berbagai daerah agar Pemda dapat memverifikasi identitas wartawan melalui Dewan Pers sebelum memberikan tanggapan atau tindakan apapun. "Pemda cukup mengecek ke Dewan Pers, apakah wartawan tersebut terdaftar atau tidak," pungkas Komaruddin memberikan solusi praktis. Langkah tegas dan kolaboratif ini diharapkan mampu membendung praktik pemerasan yang dilakukan oleh wartawan bodrek dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis yang sesungguhnya.
Tinggalkan komentar