Politica News – Geger! 1,9 juta keluarga mendadak dicoret dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta. Keputusan kontroversial ini diambil setelah dilakukan verifikasi ulang data dan pengecekan lapangan (ground check) terhadap Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Gus Ipul menjelaskan, proses ground-checking tersebut menemukan sekitar 1,9 juta data yang mengandung kesalahan, baik inclusion error maupun exclusion error. Inclusion error merujuk pada data keluarga yang seharusnya tidak menerima bansos, namun kenyataannya mendapatkannya. Sementara exclusion error menunjukkan data keluarga yang berhak menerima bansos, tetapi justru terlewat. "Dari hasil ground-checking, ada lebih dari 1,9 juta data yang salah. Ada yang seharusnya tidak dapat bantuan tapi malah dapat, dan sebaliknya," tegas Gus Ipul.
Rinciannya, sebanyak 616.367 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicoret merupakan penerima PKH, sedangkan 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT. Langkah tegas ini, menurut Gus Ipul, diambil untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Lebih lanjut, ia juga mengumumkan rencana pemutakhiran data DTSEN secara berkala setiap tiga bulan guna meminimalisir kesalahan serupa di masa mendatang.
Related Post
Pernyataan Mensos ini tentu memicu berbagai reaksi dan pertanyaan. Apakah proses verifikasi dan ground check sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel? Bagaimana mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada manipulasi data? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara jelas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bansos yang sangat vital bagi kesejahteraan masyarakat. Politicianews.id akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru terkait polemik ini.
Tinggalkan komentar