Politica News – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam kunjungan kerja ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi pada Kamis (8/5/2025), politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar gaji guru standar di Indonesia dinaikkan menjadi Rp25 juta per bulan. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan hangat di kalangan publik dan para ahli pendidikan.
Menurut Juliyatmono, peningkatan kesejahteraan guru merupakan kunci utama dalam reformasi pendidikan nasional. "Gaji guru standarnya harus Rp25 juta per bulan. Ini baru akan ideal di Indonesia, dan minat menjadi guru akan meningkat," tegasnya seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (12/5/2025). Ia berpendapat, guru yang dihargai secara layak akan lebih termotivasi dalam mendidik generasi bangsa. Pendapatnya ini mendapat dukungan dari temuan global, khususnya laporan UNESCO Global Education Monitoring 2023 yang menunjukkan korelasi positif antara kompensasi guru yang tinggi dengan kualitas pendidikan di negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan.
Namun, realita di Indonesia masih jauh dari angka ideal tersebut. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024 menunjukkan rata-rata gaji guru ASN golongan III hanya berkisar Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sementara itu, guru honorer bahkan menerima gaji jauh di bawah UMR. Kesenjangan ini, menurut Juliyatmono, mencerminkan ketidakseimbangan antara beban kerja dan penghargaan terhadap profesi guru.
Lebih lanjut, Juliyatmono menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, namun belum sepenuhnya efektif meningkatkan kesejahteraan guru. Ia menyarankan agar anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 2 persen dari PDB difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan guru. "Spending anggaran dua persen (dari PDB) saya kira bisa menjangkau itu, karena sekarang masih tersebar di mana-mana, tidak fokus," ujarnya.
Politisi tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ia mengutip data BPS yang menunjukkan korelasi antara tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Juliyatmono mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) untuk menempatkan guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. "Guru adalah fondasi peradaban. Tanpa penghargaan yang layak, kita tak bisa berharap banyak dari sistem pendidikan," tutupnya. Pernyataan ini tentu akan memicu diskusi panjang mengenai apakah usulan gaji Rp25 juta tersebut realistis dan bagaimana implementasinya di tengah kondisi keuangan negara saat ini.
Tinggalkan komentar