politicanews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah mengambil langkah tegas dalam mengawal kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sistem penilaian atau grading pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi benar-benar mampu menjaga standar keamanan pangan dan tidak melebihi kapasitas maksimal pelayanan.
Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan distribusi agar tidak terjadi penumpukan layanan di satu titik saja. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan bahwa penataan ini sangat krusial agar jumlah dapur yang tersedia sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan.
"Kami ingin memastikan setiap unit pelayanan mampu memberikan hasil optimal, mulai dari kapasitas produksi hingga kualitas makanan yang memenuhi standar keamanan," ungkap Prima di Jakarta.
Saat ini, fokus penilaian tahap awal akan diarahkan ke wilayah Pulau Jawa. Hal ini dilakukan karena konsentrasi SPPG di wilayah tersebut tergolong sangat tinggi. BGN mengkhawatirkan adanya ketidakseimbangan distribusi jika pertumbuhan jumlah dapur tidak dikelola secara terukur, sehingga ada wilayah yang terlalu padat sementara wilayah lain justru kekurangan akses.
Melalui evaluasi berbasis data riil ini, BGN berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur. Tujuannya jelas, yakni menjaga keseimbangan antara jumlah dapur, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat. Dengan kebijakan ini, BGN berkomitmen penuh agar program MBG tidak hanya luas jangkauannya, tetapi juga menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat.
Tinggalkan komentar