politicanews.id – Dugaan penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto kini bukan sekadar urusan keamanan negara melainkan telah menjelma menjadi medan tempur persepsi publik yang sangat sengit. Fenomena ini memicu kekhawatiran serius dari kalangan akademisi terkait adanya upaya sistematis untuk mengaburkan fakta hukum melalui narasi pengalihan isu di media sosial.
Syurya Muhammad Nur pakar dari Universitas Esa Unggul menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas skandal ini secara transparan. Ia menyoroti adanya kecenderungan opini publik yang digiring untuk menganggap kasus ini hanya sebagai gimik politik semata. Padahal persoalan ini sangat krusial karena melibatkan keamanan kepala negara serta nama besar sejumlah perwira tinggi Polri.
Menurut Syurya situasi ini merupakan bentuk nyata dari perang informasi dan perang kognitif. Dalam skenario ini pihak tertentu diduga mencoba memanipulasi pola pikir serta emosi masyarakat agar kehilangan kemampuan membedakan antara fakta nyata dengan spekulasi belaka. Jika pembentukan sudut pandang ini dibiarkan tanpa kendali maka substansi hukum yang seharusnya diungkap justru akan tenggelam dalam perdebatan opini yang tidak berujung.
Related Post
Dampak dari perang narasi ini sangat berbahaya mulai dari munculnya polarisasi di tengah masyarakat hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Lebih jauh lagi ketidakpastian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan politik nasional.
Guna memutus rantai spekulasi tersebut Syurya mendesak adanya koordinasi kuat antara BSSN Bareskrim Polri hingga unsur siber TNI. Penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis saja tetapi harus mampu menelusuri pola komunikasi dan distribusi informasi digital secara mendalam. Pemerintah juga dituntut hadir dengan komunikasi krisis yang kredibel agar ruang digital tidak dikuasai oleh narasi manipulatif yang merusak ketahanan kognitif bangsa.
Tinggalkan komentar