politicanews.id – Harapan baru kini menyelimuti warga transmigrasi di kawasan Rempang Eco-City Kepulauan Riau. Di tengah masifnya rencana pengembangan industri skala besar, pemerintah memberikan solusi nyata agar masyarakat lokal tidak kehilangan mata pencaharian. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa lahan seluas 25 hektare telah disiapkan sebagai area garapan sementara bagi para petani sebelum kawasan tersebut sepenuhnya berubah menjadi zona industri.
Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi di Rempang tidak meminggirkan penduduk asli. Iftitah menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjamin setiap warga tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Melalui skema ini, para petani yang sebelumnya menggantungkan hidup dari hasil bumi tetap bisa mengolah lahan dan menjaga ketahanan ekonomi keluarga mereka selama masa transisi pembangunan berlangsung.

Senada dengan hal tersebut Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyebutkan bahwa koordinasi pemanfaatan lahan produktif ini terus dikebut. Meski terdapat sedikit perbedaan angka mengenai luas lahan yang disiapkan yakni sekitar 20 hingga 25 hektare namun tujuannya tetap satu yakni menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah juga mempertimbangkan jenis komoditas yang paling cocok dengan kondisi tanah di sana termasuk pengembangan kelapa yang direkomendasikan oleh pakar dari Jerman serta sektor peternakan.

Related Post
Kebutuhan akan lahan garapan ini memang sangat mendesak bagi warga seperti Muhammad Asli Lubis salah satu transmigran lokal di Tanjung Banon. Lubis yang sudah mulai mencoba peruntungan dengan menanam berbagai sayuran seperti cabai dan tomat mengaku sangat membutuhkan kepastian lahan yang lebih luas. Baginya pekarangan rumah saja tidak cukup untuk menghasilkan pendapatan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Saat ini tercatat ratusan kepala keluarga telah menempati hunian baru di kawasan Rempang Eco-City. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan investasi besar yang masuk ke wilayah ini dapat berjalan berdampingan dengan kesejahteraan warga lokal. Pemerintah berkomitmen agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri melainkan ikut merasakan manfaat ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja yang inklusif.










Tinggalkan komentar