politicanews.id – Langkah besar tengah diambil pemerintah untuk mengubah wajah Tanah Papua melalui delapan kesepakatan strategis yang dirumuskan di Jakarta. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua kini tengah bergerak cepat memastikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja dalam satu irama yang sama demi mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak bisa dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya diperlukan sebuah orkestrasi kebijakan yang kuat agar setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat lokal. Ia mengusung filosofi Kebijakan Papua yang Rasa Papua sebagai fondasi utama agar intervensi pemerintah memberikan dampak nyata yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial setempat.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Kementerian PPN Bappenas segera melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait. Fokus utamanya adalah mengunci komitmen program serta memastikan ketersediaan anggaran pusat untuk mendukung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025 hingga 2029.
Ada sejumlah isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam agenda sinkronisasi ini. Mulai dari aspirasi pembentukan provinsi baru seperti Papua Utara dan Papua Barat Tengah hingga keterlibatan aktif masyarakat adat dalam roda pembangunan. Selain itu pemerintah juga menaruh perhatian serius pada keterbatasan lapangan kerja bagi pemuda Papua serta pengelolaan sumber daya alam yang harus lebih berpihak pada daerah.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dengan rencana pembangunan jalan Maybrat-Teluk Bintuni serta pengembangan transportasi terpadu di seluruh pelosok Papua. Tak hanya itu ketahanan pangan juga diperkuat melalui pengembangan kawasan swasembada pangan energi dan air di wilayah Papua Selatan.
Dari sisi sosial ekonomi pemerintah berupaya membangun ekosistem pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua melalui optimalisasi sentra kreatif di berbagai kota. Sementara itu untuk menjaga stabilitas wilayah pendekatan yang diambil adalah melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang lebih humanis dengan melibatkan TNI dan Polri secara terpadu.
Seluruh rangkaian langkah strategis ini diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi kunci utama dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.
Tinggalkan komentar