politicanews.id – Era pembayaran digital yang kian masif membawa tantangan besar bagi keamanan transaksi masyarakat. Bank Indonesia kini tengah menyiapkan langkah strategis melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga di tengah gempuran teknologi.
Direktur Kepala Grup Kebijakan dan Strategi Inovasi dan Digitalisasi Data BI Agung Bayu Purwoko mengungkapkan bahwa fokus otoritas moneter kini telah bergeser. Jika sebelumnya upaya difokuskan pada perluasan inklusi keuangan, maka pada periode 2025 hingga 2030 agenda utamanya adalah memperkuat integritas sistem.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi risiko penipuan daring yang terus mengintai seiring tingginya penggunaan layanan digital. BI mendorong para penyedia jasa pembayaran untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan jumlah pengguna, tetapi juga memperkuat kemampuan deteksi penipuan atau fraud detection.
Related Post
Agung menekankan pentingnya kesadaran manajemen perusahaan penyedia jasa dalam menjaga ekosistem digital yang sudah sangat maju. Menurutnya, penguatan mekanisme keamanan harus berjalan beriringan dengan kemudahan transaksi agar masyarakat merasa aman saat bertransaksi.
Transformasi digital di Indonesia memang menunjukkan tren yang luar biasa. Sebagai gambaran, jumlah merchant QRIS yang dulunya di bawah 2 juta kini telah melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 50 juta. Selain itu, integrasi melalui BI-FAST dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga telah menciptakan konektivitas antar pelaku industri.
Namun, integrasi ini juga membawa risiko baru. Data menunjukkan bahwa transaksi antarpenyedia jasa atau transaksi off-us telah meningkat dari 22 persen pada tahun 2020 menjadi sekitar 40 persen saat ini. Tren ini diprediksi akan terus naik hingga tahun 2030, yang berarti kolaborasi lintas ekosistem untuk menangkal kejahatan siber menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Tinggalkan komentar