politicanews.id – Beban cicilan tahunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang mencapai sekitar Rp1 triliun mungkin terdengar kecil di telinga. Namun, seorang ekonom terkemuka mengingatkan bahwa angka tersebut menyimpan potensi ancaman fiskal jangka panjang yang tak bisa diremehkan. Apakah kas negara benar-benar aman dari guncangan Whoosh atau justru ada bahaya tersembunyi yang mengintai di masa depan?
Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih memiliki ruang cukup untuk mengakomodasi beban cicilan Whoosh. Menurutnya, angka Rp1 triliun per tahun relatif mini jika dibandingkan dengan total belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.843 triliun pada tahun 2026. "Angsuran Whoosh belum tentu mengguncang kas negara secara signifikan dalam tahun berjalan," ujarnya.
Meski demikian, Yusuf mendesak pemerintah untuk memantau cermat potensi ancaman fiskal di masa mendatang. Skema pelunasan utang Whoosh yang direstrukturisasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dan jangka waktu pelunasan sangat panjang hingga delapan dekade, menyimpan beberapa risiko krusial.
Related Post
Pertama, kapasitas pembayaran cicilan bukan satu-satunya tolok ukur bahaya. Meskipun pembayaran tahunan terlihat ringan, nilai pokok pinjaman beserta bunganya tetap menjadi tanggungan jangka panjang yang harus dilunasi. Kedua, utang berdenominasi dolar AS berpotensi membengkak drastis saat rupiah melemah, menciptakan tekanan tambahan yang tak terduga bagi keuangan negara.
Yusuf juga menyoroti bahwa meski pengelolaan kewajiban dialihkan lewat Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, skema ini tak serta-merta melenyapkan potensi risiko bagi negara. Pasalnya, SMV tetap memerlukan suntikan modal dan sokongan pemerintah, yang berarti risiko tersebut pada akhirnya akan kembali ke pundak negara.
Risiko terbesar, menurut Yusuf, muncul apabila performa operasional Whoosh gagal menghasilkan pemasukan memadai untuk menutupi kewajibannya. Kondisi ini akan memaksa pemerintah menyuntikkan modal tambahan, memberikan jaminan, atau bantuan lainnya. Jika dukungan pemerintah pada akhirnya diperlukan, pos-pos anggaran yang fleksibel lebih berpeluang disesuaikan.
Pengeluaran modal atau proyek infrastruktur yang bisa ditunda, anggaran belanja barang kementerian, penyertaan modal negara untuk BUMN lain, serta sejumlah program diskresioner dinilai memiliki ruang penyesuaian lebih besar. Ini berbeda dengan gaji pegawai, pembayaran bunga utang, atau alokasi pendidikan yang cenderung bersifat tetap. Ironisnya, pos-pos yang paling mudah dipangkas justru banyak yang bersifat investasi dan stimulus ekonomi. Pemangkasan ini tentu akan berdampak negatif terhadap kapasitas pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menggenjot penerimaan negara di masa mendatang.
Oleh karena itu, Yusuf menekankan pentingnya memastikan beban ini tidak berubah menjadi kebutuhan jaminan, pembengkakan ongkos baru, atau suntikan modal berulang yang pada akhirnya membebani kas negara. Proyek yang sejak awal dirancang sebagai skema business-to-business (B2B) ini harus tetap menjaga disiplin komersialnya. Dengan begitu, seluruh potensi risikonya tidak serta-merta dialihkan sepenuhnya ke pundak negara jika kinerja operasionalnya tidak sesuai proyeksi awal.
Tinggalkan komentar