politicanews.id – Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri Polri AH Bimo Suryono melontarkan peringatan keras tentang arah demokrasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa mengkritik kebijakan pemerintah adalah hak konstitusional warga negara, namun menjadikan penghinaan sebagai bagian dari budaya berdemokrasi adalah langkah mundur yang berbahaya. Menurut Bimo, hilangnya etika dari ruang publik bukan hanya meruntuhkan wibawa pemimpin, tetapi juga kualitas demokrasi, persatuan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Bimo menyoroti dinamika politik, ekonomi, dan sosial belakangan ini, termasuk gelombang demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi. Salah satu poin yang disoroti adalah desakan untuk menghapus program Makan Bergizi Gratis MBG. Ia berpandangan bahwa kritik terhadap implementasi program tersebut sah dalam koridor demokrasi. Namun, solusi yang tepat adalah melakukan evaluasi mendalam, memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, dan memastikan program tepat sasaran. Penghapusan program yang bertujuan meningkatkan gizi anak dan mendukung penurunan stunting sebagai agenda prioritas nasional, bukanlah pilihan bijak.
Program sebesar MBG, lanjut Bimo, tentu memerlukan penyempurnaan. Namun, evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data dan kajian ilmiah, bukan sekadar narasi politik yang bias. Demokrasi yang sehat menuntut kedewasaan dalam menyampaikan kritik. Kritik kepada Presiden adalah hak setiap warga negara, namun harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintahan, bukan berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.
Related Post
Dalam konteks ini, publik juga menyoroti pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto, yang menggunakan analogi seekor kucing dengan nama yang banyak pihak tafsirkan sebagai sindiran kepada Presiden. Bimo menekankan bahwa ruang publik seharusnya diisi dengan argumentasi berbasis data, kajian akademik, dan gagasan yang konstruktif. Tradisi intelektual tidak dibangun melalui diksi yang berpotensi dipersepsikan sebagai penghinaan, melainkan melalui argumentasi yang mampu menawarkan solusi nyata bagi bangsa.
Mahasiswa sebagai agen perubahan dan kekuatan moral memiliki peran krusial. Suara mereka akan lebih dihormati dan didengar apabila disampaikan dengan argumentasi ilmiah, data yang akurat, etika yang baik, serta solusi yang konstruktif. Bangsa ini membutuhkan kritik yang mencerdaskan dan membangun, bukan narasi yang justru memperkeruh suasana dan memecah belah.
Tinggalkan komentar