Politica News – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i dengan tegas menyatakan bahwa ketuhanan dan kebangsaan adalah dua entitas yang tak terpisahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam tausiah kebangsaan yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Rabu (tanggal tidak disebutkan), dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenag menekankan bahwa Pancasila, sebagai dasar negara, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Hal ini, menurutnya, menjadi fondasi krusial dalam membangun kehidupan kebangsaan yang kokoh. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ketuhanan, lanjutnya, menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan dan memperkuat identitas bangsa di tengah arus dinamika global yang kian kompleks.
"Soal kebangsaan itu adalah soal ketuhanan. Soal ketuhanan bagi Indonesia adalah soal kebangsaan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan," ujar Wamenag, menegaskan keterkaitan erat antara kedua aspek tersebut.
Related Post
Momentum pasca-Ramadhan, menurut Wamenag, adalah waktu yang tepat untuk kembali kepada fitrah, membersihkan hati, dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Dengan hati yang bersih dan hubungan sosial yang harmonis, masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pembangunan, termasuk di tingkat daerah.
Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyampaikan bahwa kegiatan tausiah kebangsaan ini merupakan bagian integral dari upaya memperkuat fondasi spiritual, sosial, dan kebangsaan di lingkungan Pemkot Bogor. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh pembangunan manusia yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual.
Dedie A Rachim berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan inspirasi bagi seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Acara tausiah kebangsaan ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh lintas agama, serta perwakilan masyarakat Kota Bogor.
Tinggalkan komentar