Politica News – Proyek penulisan ulang sejarah nasional kembali menjadi sorotan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan kekhawatirannya terkait absennya istilah "Orde Lama" dalam proyek tersebut. Pernyataan ini disampaikan Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025). Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan transparansi dalam proses penulisan ulang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau sejarah Indonesia dipotong-potong.
"Apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan," tegas Puan. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar proyek ini dikaji secara mendalam dan tidak tergesa-gesa. Prosesnya harus transparan, menurutnya, meski ada bagian sejarah yang pahit, semua harus tetap disampaikan secara jujur dan utuh.
Puan juga mengingatkan pentingnya prinsip "Jas Merah" – jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ia membuka peluang perbaikan penyampaian sejarah, namun menekankan agar prosesnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa menghilangkan konteks dan nuansa yang sebenarnya terjadi.
Related Post
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah menjelaskan bahwa konsep penulisan ulang sejarah ini dirancang oleh para sejarawan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan dihilangkannya istilah "Orde Lama" masih dinantikan publik. Pernyataan Puan ini menunjukkan betapa sensitifnya isu penulisan ulang sejarah dan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara koreksi dan pelestarian fakta sejarah. Publik pun menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai metodologi dan tujuan dari proyek ini.
Tinggalkan komentar