politicanews.id – Krisis lahan di Batam kini menjadi ancaman serius bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bermimpi memiliki hunian layak. Menyusul semakin terbatasnya tanah dan melonjaknya harga properti, pembangunan hunian vertikal kini menjadi jalan keluar paling masuk akal untuk mengatasi masalah tersebut di wilayah Kepulauan Riau.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa konsep rumah susun atau apartemen sederhana dengan ketinggian sekitar empat lantai bisa menjadi jawaban atas sulitnya mencari rumah tapak. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat tetap bisa mengakses hunian dengan harga yang tetap terjangkau di tengah keterbatasan lahan yang ada.
Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan payung hukum yang memungkinkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP digunakan untuk membiayai hunian vertikal. Heru mendorong pemerintah daerah di Kepulauan Riau untuk segera berkolaborasi dengan pengembang dalam memetakan lokasi strategis yang memiliki permintaan tinggi dari warga.
Mekanisme kerjasamanya pun cukup jelas di mana pemerintah daerah atau BP Batam dapat menyediakan lahan untuk kemudian dikerjakan oleh pengembang. Nantinya BP Tapera akan hadir sebagai penyalur pembiayaan melalui skema subsidi agar beban masyarakat tidak terlalu berat.
Untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri harga hunian vertikal dipatok maksimal di angka 600 juta rupiah. Masyarakat diberikan kemudahan dengan pilihan tenor pembayaran yang sangat panjang hingga mencapai 40 tahun dengan suku bunga enam persen. Adapun tipe unit yang ditawarkan berkisar antara luas 21 hingga 45 meter persegi.
Program ini diharapkan mampu menekan angka backlog kepemilikan rumah di Kepulauan Riau yang saat ini masih sangat tinggi yakni mencapai 157 ribu jiwa warga yang belum memiliki rumah layak huni.
Tinggalkan komentar