politicanews.id – Praktik pungutan liar yang mencoreng fasilitas publik di Rusun Flamboyan Cengkareng akhirnya memicu tindakan tegas dari pemerintah DKI Jakarta. Unit Pengelola Rumah Susun V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kini resmi menutup akses lapangan futsal tersebut bagi masyarakat umum menyusul mencuatnya dugaan pungli yang merugikan warga.
Kepala UPRS V Dinas PRKP DKI Jakarta Muhammad Ali menegaskan bahwa selama masa penutupan lapangan olahraga tersebut hanya boleh digunakan oleh penghuni rusun saja. Langkah ini diambil setelah pihaknya menemukan indikasi adanya oknum yang menarik biaya tidak resmi kepada pengguna lapangan.
Dalam investigasi awal, seorang Aparatur Sipil Negara berinisial BD telah menerima teguran lisan karena diduga terlibat dalam skema pungutan tersebut. Saat ini pihak berwenang tengah melakukan pendalaman intensif untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan oknum tersebut dalam praktik ilegal ini.
Padahal jika merujuk pada aturan resmi melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 penggunaan fasilitas rusun tidak boleh dipungut biaya di luar ketentuan yang berlaku. Fasilitas yang awalnya dibangun melalui program CSR ini sebenarnya ditujukan gratis bagi penghuni rusun.
Awalnya uang sebesar Rp20 ribu hingga Rp50 ribu dikumpulkan dengan dalih sumbangan sukarela untuk perbaikan jaring yang rusak. Namun setelah masa jabatan pengurus RT berganti pengelolaan dana tersebut justru beralih ke tangan penanggung jawab lokasi atau Penjalok.
Kini pemerintah tengah berupaya memperbaiki sistem pengelolaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga juga sedang dilakukan guna mencari solusi terbaik terkait pemeliharaan fasilitas olahraga di lingkungan rusun tersebut.
Tinggalkan komentar